Adapun LKPD yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Keuangan Sumsel II BPK RI, Ronald Sinaga ini akan diaudit oleh BPK untuk menentukan opini terkait laporan.
Bupati menegaskan penyerahan LPKP merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dirinya optimis Kabupaten Muara Enim dapat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam penyerahan LKPD ini turut mendampingi, Sekretaris Daerah, Ir. Yulius, M.Si., Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Muara Enim, Syarpuddin, S.Sos., M.Si., serta sejumlah OPD terkait.
Pada kesempatan itu, Bupati mengatakan penyampaian LKPD Tahun 2024 juga menjadi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, laporan keuangan Unaudited Pemkab. Muara Enim Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi kepada Para Pengguna (stakeholder) mengenai aset, kewajiban, kekayaan bersih, pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi khas daerah Pemkab. Muara Enim Tahun Anggaran 2024.
Dirinya menambahkan, LKPD yang disampaikan dapat menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga meningkatkan pengelolaan keuangan Pemkab. Muara Enim yang akuntabel, transparan dan berpedoman pada sistem dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
Bupati optimis hasil pemeriksaan BPK akan membawa dampak positif bagi Pemkab. Muara Enim dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Ke-12 untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan tranparansi, serta menjadi motivasi meningkatkan kinerja seluruh jajarannya dalam menjalan visi dan misi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA). (Iqbal S)
Posting Komentar