Ketua FHI PALAS, Harkan Siregar S.pd saat berorasi menyampaikan bahwa mereka telah mengabdi cukup lama sebagai tenaga honorer di kabupaten Padang lawas dan banyak fenomena yang terjadi mulai dari minimnya penggajian yang di terima, ketidak jelasan kapan penerimaan gajian bahkan banyaknya tenaga honorer yang di rumahkan akibat dengan alasan defisit anggaran.
" Persoalan yang sedemikian rupa membuat kami merasa bahwa pemerintah hari ini tidak memperhatikan bagaimana nasib kami di masa depan mendatang,"ungkapnya.
Ia meminta kepada Pemerintah Padang Lawas untuk segera mengangkat seluruh tenaga honorer yang terdaptar di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk menjadi PPPK penuh waktu.
" Oleh karenanya, FHI Palas dengan ini kami meminta kepada pemerintah termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan juga PJ bupati kabupaten Padang lawas agar segera mengangkat seluruh tenaga honorer yang terdaptar di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk menjadi PPPK penuh waktu."ucapnya.
Harkan juga meminta agar pemerintah kabupaten Padang lawas untuk tidak dulu melaksanakan perekrutan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) sebelum tenaga Honorer Berstatus R2-R3 di angkat menjadi PPPK penuh waktu,
Serta sekaligus meminta agar DPRD kabupaten Padang lawas mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) terkait perekrutan PPPK Tahun 2024.
Dimana massa aksi merasa kecewa akibat banyaknya oknum yang di duga memanipulasi data untuk ikut serta menjadi calon PPPK tahun 2024 kemarin.
Dari pantauan awak media koreksiNews beberapa massa aksi yang ikut serta salah satunya memegang Poster bertuliskan "Pak Prabowo Saya Punya Anak Tolong Tuntaskan Nasib Honorer R2-R3.
PJ.Bupati Padang Lawas melalui Sekretaris Daerah Arfan Nasution S.sos pada saat menanggapi tuntutan aksi menyampaikan bahwa sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia tentunya mempunyai peraturan dan hukum yang berlaku yang wajib diikuti.
Mengenai tentang perekrutan PPPK dalam putusan/peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 634 pada poin ke tujuh menjelaskan dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar di angkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.
" Jadi di sini maksudnya kami tidak bisa mengambil kebijakan tersendiri karena ini telah ada aturannya dan berlaku di seluruh Indonesia. Kedepannya terkait honorer yang di rumahkan, semaksimal mungkin kita akan upayakan tidak akan ada lagi, kita juga sampai hari ini terus berkolaborasi dengan dinas terkait dan berupaya agar kesejahteraan tenaga honorer betul-betul dapat di rasakan bukan hanya sekedar kita perhatikan"jelasnya.(PH).
SAKSIKAN JUGA VIDEONYA:
Posting Komentar